Danrem : Tak Ada Rencana Pembangunan Korem di Flores

Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kol Inf Arief Rachman menegaskan, institusi TNI-AD tidak memiliki rencana untuk membangun markas Komando Resimen (Korem) di Ende, Pulau Flores, seperti rumor yang berkembang selama ini di masyarakat.

“Kami tidak memiliki rencana untuk membangun Korem di Ende dan wilayah lainnya di NTT. Yang ada hanya pemekaran kompi Batalyon Infanteri (Yonif) 743/PSY yang berkedudukan di Ende saat ini,” kata Danrem Arief Rachman dari Jakarta, Rabu, ketika dihubungi melalui telepon selulernya menyangkut isu pembangun Korem tersebut.

Isu pembangunan Korem tersebut mendapat reaksi beragam dari masyarakat di Flores, termasuk juga anggota DPR-RI asal Flores dari PDI Perjuangan, Cypri Aoer yang meminta seluruh komponen masyarakat NTT untuk menolak pembangunan Korem di Flores.

Dalam pandangan mantan Pemred Harian Suara Pembaruan itu, NTT bukan masuk dalam kategori daerah genting sehingga tidak membutuhkan Korem.

Danrem Arief Rachman menyatakan penyesalannya dengan rumor yang berkembang mengenai pembangunan Korem tersebut, karena terkesan mengada-ada untuk mencari popularitas murahan demi kepentingan politik tertentu.

“Kami tidak memiliki rencana apa pun untuk pembangunan Korem di Flores dan wilayah lainnya di NTT. Yang ada hanya pemekaran kompi Yonif 743/PSY karena ada hibah tanah dari masyarakat setempat di Desa Kuru, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende,” katanya.

Ia mengatakan, rencana pemekaran kompi tersebut karena ada hibah tanah dari masyarakat untuk TNI-AD. Jika tidak ada hibah tanah dari masyarakat, rencana pemekaran kompi mungkin juga belum terwujud, tambahnya.

Ketika Timor Timur lepas dari Indonesia pada 1999, Kodam IX/Udayana sempat mewacanakan pembangunan Korem di Flores menyusul di likuidasinya Korem 164/Wiradharma Dili.

Pangdam IX/Udayana (waktu itu), Mayjen TNI Adam Damiri sempat melakukan “hearing” dengan DPRD NTT di Kupang mengenai rencana TNI-AD membangun Korem di Flores pada saat itu.

Namun, DPRD NTT pada saat itu memberikan reaksi negatif terhadap wacana yang dilontarkan Pangdam IX/Udayana tersebut, karena masyarakat Flores juga menolaknya dengan tegas sehubungan dengan citra yang kurang menyenangkan terhadap eksistensi TNI di Timtim dahulu. (RRK)