GMKI Harus Pro Isu-Isu Kemanusiaan

Syallomdailynews-Gerakan MahasiswaKristen Indonesia (GMKI) harus pro terhadap issue-issue kemanusian selain terhadap permasalahan penguatan kapasitas institusi organisasi yang harus juga menjadi prioritas untuk ditingkatkan dari apa yang sudah dilakukan kepengurusan Pengurus Pusat (PP) GMKI periode 2004-2006 yang harus diakui telah melakukan banyak hal untuk kepentingan penguatan instisusi GMKI

Hal ini disampaikan kandidat Ketua Umum Bernard Ndawu (Korwil III) yang bertandang ke ruang media center bersama dengan kandidat Sekretaris Umum, Antony K.Awang,Jumat (10/11). Dia juga mengatakan bahwa persoalan aksi partidsipasi juga akan menjadi prioritasnya biola terpilih sebagai Ketuam dalam forumKongres XXX ini untuk diejawantahkan sesuai tiga medan layan GMKI yang tentunya akan lebih dikongkritkan lagi sehingga GMKI tidak terkesan elitis

Bagi dia,issue-issue kemanusian adalah suatu soal tentang bagaimana melawan diskriminasi terhadap etnis dan agama, karena diwilayah Jawa sendiri, kedua issue ini sangta kuat dank arena itu ke depan GMKI harus betul-betul memperjuangkan kedua permasalahan ini termausk perjuangan untuk membela kelompok masyarakat kecil atau mereka yang terpinggirkan.

“Jadi pada intinya kami memimpin GMKI kami berharap bahwa GMKI bisa menjadi sepertiapa yang diharapkan pendirinya yaklni sebagai pelopor dan penggerak”,ujar dia.

Jika Forum Kongres XXX memberi mandat kepada dirinya untuk memimpin GMKI selama satu periode ke depan, secara tegas dia berjanji akan melaksanakan amanat Kongres XXX secara sungguh-sungguh

Kasus Poso

Khusus mengenai persoalan Poso, dirinya berpendapat bahwa hal ini merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian GMKI masa bhkati 2006-2008, mengingat GMKI periode 2004-2006 sudah banyak melakukan langkah-langkah kongkrit seperti memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam kerangka penyelesaian konflik Poso.

“Jika kami dipercaya memimpin GMKI, solusi untuk selesaikan kasus Poso dengan membentuk tim gabungan independent yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholders. Karena menurut kami penyelesaian kasus Poso yang dilakukan pemerintah terkesan tidak serius dan juga sangat elitis. Karena yang dilibatkan di setiap pertemuan-pertemuan, hanya tokoh-tokoh masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam konfdkik di Poso”, tegas dia.

Hal lain yang akan menjadi focus perhatiannya jika terpilih nanti adalah memperjuangkan atau membentuk semacam badan koordinasi nasional untuk penanganan kasus Poso sehingga tidak lagi menjadi parsial seperti yang dilakukan institusi-institusi pemerintahan seperti DPR RI, Polri dan sebagainya.

Dia juga mengatakan bahwa ke depan,keberpihakan GMKI terhadap korban bencana alam seperti di Nias dan Jogja harus betul-betul diimplementasikan secara nyata dan optimal.

Sementara itu Antony K. Awang mengatakan bahwa sebenarnya peran atau posisi GMKI dalam mengadvokasikorban bencana alam penting untuk dikembangkan. Dia mencontohkan statement Wapres Jusuf Kalla yang menjanjikan untuk membantu korban gempa joga sebesar Rp 10 – Rp 30 juta, namun realisasinya maksimal hanya Rp 15 juta. Ketika hal ini dipertanyakan, para politisi pendukung Jusuf Kalla hanya menjelaskan bahwa statement tersebut disampaikan dalam kapasitas sebagai pribadi.

“Yang kami lihat di kasus Jogya, gampang sekali seorang JK mengeluarkan statemen dimana setelah didesak partai pendukunganya, mengatakan itu statement peroangan”, jelasnya.

GMKI menurut dia, harus ikut berkontribusi agar ada semacam sistim penanganan bencana yang baik karena sejumlah kejadian yang pernah ada, pengelolaannya masih amburadul dan pihaknya berjanji jika terpilih nanti maka kepengurusan mereka akan berupaya untuk merumuskan pokok pikiran terkait penangana bencana seperti yang terjadi di beberapa tempat di tanah air. (Rudy Riwukaho)